Anggota DPRK Aceh Timur Ikuti Bimtek Penguatan Peran Banmus dan Peningkatan Fungsi Legislasi, Anggaran, serta Pengawasan
MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai Peran Badan Musyawarah (Banmus) serta Peningkatan Kapasitas Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang dijadwalkan berlangsung pada 1–4 Oktober 2026 di Le Polonia Hotel & Convention, Medan, Sumatera Utara.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Tgk. Iskandar Midsen, Wakil Ketua Komisi I DPRK Aceh Timur, dan Mariana, anggota DPRK Aceh Timur dari Partai Aceh. Keikutsertaan keduanya merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas anggota legislatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Bimtek ini berfokus pada penguatan peran Badan Musyawarah (Banmus) dalam mengoordinasikan agenda dan jadwal kegiatan DPRK, termasuk menyelaraskan pelaksanaan tugas antaralat kelengkapan dewan agar berjalan tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, materi kegiatan mencakup peningkatan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pada aspek legislasi, peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai proses penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah. Sementara itu, pada fungsi anggaran, pembahasan diarahkan pada penguatan peran DPRK dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
Adapun fungsi pengawasan menjadi salah satu materi penting dalam kegiatan tersebut, terutama dalam meningkatkan kemampuan anggota dewan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, program pembangunan, serta penggunaan anggaran agar berjalan sesuai ketentuan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui kegiatan Bimtek ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap tugas kelembagaan DPRK, meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi dewan, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Peningkatan kapasitas anggota legislatif dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRK secara profesional, baik dalam pembentukan regulasi daerah, pembahasan anggaran, maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur.
