Aceh Timur – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Aceh Timur menggelar Latihan Kader II (LK II) atau Intermediate Training Tingkat Nasional yang berlangsung pada 23–30 Juli 2026 di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Aceh Timur.
Kegiatan kaderisasi lanjutan tersebut diikuti oleh belasan kader HMI dari berbagai cabang di Indonesia, di antaranya HMI Cabang Medan, Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Timur sebagai tuan rumah. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas kader dalam aspek ideologi, intelektualitas, kepemimpinan, dan manajerial organisasi.
Salah satu materi utama disampaikan oleh pakar ekonomi Islam, Dr. Muhammad Dayyan, yang mengangkat tema “Telaah Kritis Ekonomi Islam di Indonesia Menyongsong Indonesia Emas 2045”.
Dalam paparannya, Dr. Dayyan menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak dapat dipahami hanya sebatas larangan bunga atau penerapan kontrak keuangan syariah. Menurutnya, ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang dibangun di atas nilai-nilai tauhid, amanah, keadilan (‘adl), keseimbangan (mizan), kemaslahatan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta berorientasi pada maqasid al-shari’ah.
“Ekonomi Islam adalah sebuah sistem nilai, institusi, dan kebijakan. Ia dibangun di atas paradigma tauhid, khilafah, amanah, keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta orientasi maqasid al-shari’ah,” ujar Dr. Dayyan.
Ia menjelaskan, implementasi ekonomi Islam juga menuntut keterpaduan antara sektor riil dan sektor keuangan, distribusi kekayaan yang lebih adil, perlindungan hak kepemilikan yang tetap memperhatikan fungsi sosial harta, tata kelola pasar yang beretika, serta integrasi instrumen zakat, wakaf, kebijakan fiskal, dan keuangan komersial.
Meski demikian, berdasarkan hasil kajian dari berbagai jurnal internasional bereputasi, praktik ekonomi syariah saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya dominasi pembiayaan yang bersifat debt-like, masih rendahnya porsi skema profit and loss sharing, penggunaan benchmark konvensional, serta belum optimalnya kontribusi pertumbuhan industri keuangan syariah dalam mengurangi ketimpangan ekonomi.
“Karena itu, agenda ke depan harus bergeser dari kepatuhan formal menuju pencapaian substansi, yakni keadilan dan kemaslahatan,” tegasnya.
Dalam konteks Indonesia Emas 2045, Dr. Dayyan menilai ekonomi Islam memiliki posisi strategis sebagai kerangka moral dan ekonomi untuk memperkuat sektor UMKM, mendorong kewirausahaan produktif, mengoptimalkan keuangan sosial Islam, mengembangkan industri halal, mempercepat digitalisasi yang beretika, serta menghadirkan kebijakan publik yang berpihak pada pemerataan kesejahteraan.
Di akhir pemaparannya, Dr. Dayyan berpesan agar kader HMI tidak berhenti pada tataran simbol dan terminologi syariah semata.
“Kader HMI harus menjadi intelektual organik yang kritis. Berani mengoreksi penyimpangan, mampu membangun institusi, dan konsisten memperjuangkan kebenaran, keadilan, serta kemanusiaan dalam struktur ekonomi,” pungkasnya.
Untuk diketahui Intermediate Training merupakan jenjang kaderisasi kedua dalam Himpunan Mahasiswa Islam yang dirancang untuk membentuk kader dengan kapasitas intelektual, ideologis, dan kepemimpinan yang lebih matang, sehingga mampu berkontribusi dalam menjawab berbagai persoalan bangsa di masa depan.
