Ketua Komisi I DPRK Aceh Timur:Transformasi Birokrasi Harus Berdampak pada Pelayanan Masyarakat
ACEH TIMUR – Ketua Komisi I DPRK Aceh Timur menilai transformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam menghadapi tuntutan perubahan zaman. Perubahan tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Ketua Komisi I, perkembangan era global menuntut aparatur pemerintah untuk terus melakukan penyesuaian. Birokrasi tidak dapat berjalan dengan pola lama apabila tidak lagi mampu menjawab kebutuhan organisasi dan masyarakat.
Karena itu, ASN dituntut memiliki kompetensi, profesionalisme dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Aparatur juga harus memahami kedudukannya sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat.
Komisi I DPRK Aceh Timur menilai penerapan good governance merupakan bagian penting dalam proses transformasi tersebut. Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan agar setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan bertanggung jawab.
Sistem pertanggungjawaban yang jelas juga harus menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Dengan sistem tersebut, setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya pemerintah dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan.
Ketua Komisi I menegaskan bahwa perubahan seharusnya tidak sekadar menjadi slogan. Perubahan harus terlihat dalam peningkatan kinerja aparatur, kualitas pelayanan dan pelaksanaan program pemerintah yang dirasakan masyarakat.
Untuk itu, Komisi I DPRK Aceh Timur akan terus memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi lembaga legislatif. Pengawasan tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, profesional dan bertanggung jawab.
