Komisi I DPRK Aceh Timur Dorong penguatan Good Governance dan Profesionalisme ASN
**ACEH TIMUR** – Komisi I DPRK Aceh Timur mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* serta peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan daerah.
Ketua Komisi I DPRK Aceh Timur mengatakan perubahan birokrasi merupakan sebuah keniscayaan di tengah tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Namun, perubahan tersebut harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata terhadap organisasi pemerintahan dan masyarakat.
Menurutnya, aparatur pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan roda pemerintahan berjalan secara efektif. ASN tidak hanya dituntut memiliki kompetensi, tetapi juga harus memahami tanggung jawab sebagai aparatur negara dan pelayan masyarakat.
Penerapan *good governance* dinilai menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang mampu menjawab aspirasi masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik juga membutuhkan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi I DPRK Aceh Timur turut menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan bertanggung jawab. Sistem pemerintahan yang baik diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Selain persoalan profesionalisme ASN, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi bagian penting. DPRK melalui fungsi yang dimilikinya memiliki peran dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan aturan dan kepentingan masyarakat.
Ketua Komisi I berharap proses perubahan birokrasi tidak berhenti pada perubahan administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari perbaikan tata kelola pemerintahan di Aceh Timur.
