Kisruh SMAN 1 Simpang Ulim, Anggota DPRK Abdul Muthalib.,S.T Ungkap Keluhan Guru hingga Desak Kepsek Dicopot
ACEH TIMUR — Kisruh di SMAN 1 Simpang Ulim, Aceh Timur, tidak lagi sekadar menjadi perbincangan di lingkungan sekolah. Persoalan yang mencuat hingga aksi demonstrasi itu kini menyeret persoalan kepemimpinan, komunikasi dengan guru, rencana pemindahan tugas tenaga pendidik, hingga penebangan pohon di area sekolah.
Sejumlah persoalan tersebut mencuat setelah anggota DPRK Aceh Timur dari Fraksi Partai Demokrat, Abdul Muthalib.,S.T menggelar rapat dengar pendapat dengan para guru dan siswa untuk menyerap aspirasi mereka, pada Sabtu 24 Oktober 2026.
Dari pertemuan itu, ia menilai ada persoalan internal yang perlu segera ditangani oleh Dinas Pendidikan Aceh.
Wakil Ketua Komisi III DPRK Aceh Timur itu bahkan meminta Kepala Dinas Pendidikan Aceh mengevaluasi dan mencopot Kepala SMAN 1 Simpang Ulim yang telah menjabat sekitar delapan bulan.
Lantas, apa yang sebenarnya menjadi persoalan di sekolah tersebut?
Abdul Muthalib mengungkapkan, salah satu keluhan yang mengemuka berkaitan dengan pola komunikasi kepala sekolah dengan para guru.
Menurutnya, hubungan antara pimpinan dan tenaga pendidik semestinya dibangun atas dasar saling menghormati, komunikasi yang sehat, serta etika dalam lingkungan kerja.
Namun, berdasarkan aspirasi yang diterimanya, ia menilai komunikasi internal sekolah justru menjadi salah satu sumber ketegangan.
“Persoalan utamanya ada pada pola komunikasi. Kepala sekolah harus mampu menjaga hubungan baik dengan guru, bukan membuat persoalan di lingkungan sekolah semakin rumit,” kata Abdul Muthalib.
Persoalan berikutnya menyangkut adanya sejumlah guru yang, menurut keterangan yang diterimanya, masuk dalam catatan rencana pemindahan tugas.
Hal ini menjadi perhatian Abdul Muthalib karena menyangkut kepastian dan kenyamanan para guru dalam menjalankan tugas pendidikan.
Ia menyatakan akan mengawal persoalan tersebut sampai tuntas. Meski demikian, alasan dan dasar administratif rencana pemindahan para guru itu masih perlu diklarifikasi kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Aceh agar duduk perkaranya menjadi terang.
Di tengah persoalan hubungan internal tersebut, polemik penebangan pohon di lingkungan sekolah turut menjadi sorotan. Pekerjaan revitalisasi yang bertujuan meningkatkan fasilitas pendidikan, menurut Abdul Muthalib, seharusnya tidak mengabaikan fungsi fasilitas yang selama ini digunakan guru dan siswa.
Ia menegaskan bahwa pembangunan tetap perlu didukung. Namun, perencanaan harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan sekolah serta menyediakan alternatif apabila fasilitas yang sudah ada harus dihilangkan.
Salah satu contoh yang disampaikannya ialah kegiatan Jumat Berkah yang selama ini dilaksanakan guru dan siswa di bawah pepohonan di area sekolah. Setelah pohon-pohon tersebut ditebang, kegiatan itu disebut terpaksa ditunda karena belum tersedia tempat pengganti yang memadai.
Bagi Abdul Muthalib, persoalan ini menunjukkan pentingnya koordinasi sebelum pekerjaan pembangunan dilaksanakan. Kebutuhan teknis proyek, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan kebutuhan nyata warga sekolah.
Sebagai alumni SMAN 1 Simpang Ulim, ia meminta Dinas Pendidikan Aceh turun tangan dan mengevaluasi kepemimpinan sekolah tersebut. Ia berharap kepala sekolah yang ditempatkan di setiap satuan pendidikan memiliki kemampuan manajerial, mampu menyelesaikan konflik, serta membangun suasana belajar yang kondusif.
“Kepala sekolah harus mampu memecahkan masalah, bukan menciptakan konflik internal. Sekolah harus menjadi tempat yang damai, dengan komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, dan seluruh warga sekolah,” ujarnya.
Abdul Muthalib juga menyoroti dugaan adanya ancaman terkait jabatan dalam hubungan antara pimpinan sekolah dan guru. Ia menilai persoalan semacam itu harus ditangani secara profesional dan tidak boleh dibiarkan mengganggu iklim pendidikan.
“Di sekolah tidak boleh ada budaya ancam-mengancam soal jabatan. Jika ada persoalan, selesaikan melalui mekanisme yang benar. Ini harus segera disikapi,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.
Desakan pencopotan kepala sekolah kini menjadi tuntutan yang disampaikan Abdul Muthalib setelah menyerap aspirasi guru dan siswa. Namun, untuk memastikan persoalan ini terungkap secara utuh, penjelasan dari Kepala SMAN 1 Simpang Ulim dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh masih diperlukan, terutama terkait keluhan komunikasi, rencana pemindahan tugas guru, serta pertimbangan penebangan pohon dalam pekerjaan revitalisasi sekolah.
“Sebab, persoalan di lingkungan pendidikan tidak cukup diselesaikan dengan saling menyalahkan. Setiap keluhan perlu diperiksa, setiap keputusan harus dapat dijelaskan, dan kepentingan siswa mesti tetap menjadi prioritas,” demikian tutup Politisi muda Partai Demokrat ini.(***)
