Satu Kilometer Jalan Porak-Poranda Diterjang Banjir, Abdul Muthalib Tagih Perhatian Pemerintah
ACEH TIMUR – Kondisi jalan penghubung Gampong Alue Mulieng–Pucok Alue, Kabupaten Aceh Timur, yang rusak parah akibat banjir besar pada November 2025 lalu, menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi III DPRK Aceh Timur, Abdul Muthalib, S.T.
Saat meninjau langsung lokasi tersebut,Kamis, 13 November 2026, Abdul Muthalib menemukan sekitar satu kilometer badan jalan mengalami kerusakan cukup serius.
Ironisnya, ruas jalan yang menghubungkan dua wilayah kecamatan itu hingga kini disebut belum tersentuh penanganan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabanjir Sumatera.
Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga menghambat mobilitas masyarakat yang setiap hari mengandalkan jalur tersebut untuk berbagai aktivitas, mulai dari urusan ekonomi, pendidikan hingga akses antarkecamatan.
Abdul Muthalib menilai ruas jalan Alue Mulieng–Pucok Alue memiliki posisi strategis bagi masyarakat. Jalur ini merupakan salah satu akses alternatif yang menghubungkan kawasan Jalan Masuk Masjid Ba’lawi Aceh hingga menuju Kecamatan Pante Bidari dan Madat dan Kabupaten Aceh Utara.
Selain menjadi jalur penghubung antarkecamatan, kawasan tersebut juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama sektor pertanian dengan produksi padi masyarakat yang melimpah.
Kondisi jalan yang rusak tentu menjadi persoalan tersendiri bagi kelancaran aktivitas masyarakat, khususnya dalam mengangkut hasil pertanian.
Tidak hanya itu, jalan tersebut juga menjadi akses penting bagi para pelajar dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah Kecamatan Simpang Ulim.
Kerusakan badan jalan dikhawatirkan semakin menyulitkan aktivitas perjalanan para siswa, terutama saat musim hujan.
Sebagai wakil rakyat, Abdul Muthalib meminta Pemerintah mulai level Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian agar memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut dan mengusulkan ruas jalan Alue Mulieng–Pucok Alue sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam program pemulihan pascabencana.
Ia juga mendesak Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) agar segera menurunkan tim teknis untuk melakukan peninjauan, pendataan serta menyusun perencanaan penanganan terhadap kerusakan jalan tersebut.
Menurutnya, pemulihan pascabanjir tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur di kawasan tertentu, tetapi juga harus menjangkau akses-akses penghubung masyarakat yang memiliki peran penting terhadap pergerakan ekonomi, pendidikan dan pelayanan publik.
“Jalan ini harus mendapat perhatian dan masuk dalam perencanaan rehab rekon pascabanjir. Kerusakannya cukup parah dan masyarakat sangat membutuhkan akses tersebut untuk menunjang aktivitas sehari-hari,” tegas Abdul Muthalib.
Ia berharap pemerintah daerah bersama Satgas PRR dapat segera mengambil langkah konkret sehingga kerusakan jalan tersebut tidak berlarut-larut tanpa kepastian penanganan.
“Jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu pemulihan. Jalan ini bukan hanya kebutuhan satu gampong, tetapi juga menjadi akses penting bagi masyarakat yang melintasi jalur penghubung antarkecamatan,” pungkas Politisi Partai Demokrat ini.
