Komisi I DPRK Aceh Timur Kawal Perubahan APBD dan Tata Kelola Pemerintahan

ACEH TIMUR– Komisi I DPRK Aceh Timur memastikan pembahasan perubahan anggaran Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah. Selain aspek anggaran, perhatian juga diarahkan pada tata kelola pemerintahan dan profesionalisme aparatur.

Rapat Paripurna I DPRK Aceh Timur yang digelar Senin (21/9/2026) membahas konsep nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan DPRK Aceh Timur tentang Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

Dalam dokumen yang disampaikan, perubahan pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.225.073.134.853. Sementara perubahan belanja daerah mencapai Rp2.315.229.142.240,57.

Untuk pembiayaan daerah, tercatat rencana sebesar Rp90.156.007.387,57. Pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan sebesar Rp90.656.007.387,57 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp500 juta.

Ketua Komisi I DPRK Aceh Timur mengatakan pembahasan anggaran harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola pemerintahan. Anggaran yang besar membutuhkan pengelolaan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di sisi lain, kualitas aparatur juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. ASN diharapkan memiliki kompetensi, profesionalisme serta kesadaran terhadap tanggung jawab sebagai aparatur negara dan pelayan masyarakat.

Komisi I DPRK Aceh Timur juga mendorong penerapan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip tersebut mencakup penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan memiliki sistem pertanggungjawaban yang jelas.

Dengan pembahasan yang dilakukan secara bersama antara DPRK dan pemerintah daerah, diharapkan perubahan APBD Tahun 2026 dapat disusun berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, pengawasan terhadap pelaksanaannya tetap menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan.