Jakarta– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur melakukan silaturahmi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, Selasa, 10 November 2026.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman terhadap regulasi sekaligus memperdalam pelaksanaan fungsi dan kewenangan DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Wakil Ketua I DPRK Aceh Timur, Tgk Iskandar Midsen mengatakan dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan strategis terkait tata kelola pemerintahan daerah menjadi pembahasan.
Di antaranya konsultasi teknis penyusunan dan penerapan regulasi daerah, serta pendalaman aturan mengenai mekanisme pengawasan DPRK terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Lanjutnya, Komisi I juga mengonsultasikan tata cara pembentukan, evaluasi, hingga pelaksanaan peraturan daerah agar setiap produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, penguatan tiga fungsi utama DPRK, yakni legislasi, pengawasan, dan penganggaran, turut menjadi perhatian dalam konsultasi tersebut.
“Ketiga fungsi itu merupakan instrumen penting bagi lembaga legislatif dalam menjalankan peran kelembagaan serta mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuh Iskandar.
Melalui pertemuan dengan Kemendagri, Komisi I DPRK Aceh Timur berharap memperoleh masukan dan penjelasan teknis yang lebih komprehensif, khususnya terhadap berbagai ketentuan regulasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas legislatif.
Konsultasi tersebut juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara lembaga legislatif daerah dengan pemerintah pusat, sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi di Kabupaten Aceh Timur berjalan sesuai koridor hukum.
“Bagi Komisi I DPRK Aceh Timur, pemahaman terhadap regulasi bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab kelembagaan dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung transparan dan akuntabel,” pungkas Politisi Muda Asal Peureulak ini.(***)
