Konsultasi ke Kemendagri, Komisi I DPRK Aceh Timur Perdalam Fungsi Legislasi dan Pengawasan
JAKARTA– Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan, Komisi I DPRK Aceh Timur melaksanakan silaturahmi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).
Kegiatan tersebut difokuskan pada pendalaman regulasi serta mekanisme pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Salah satu pembahasan penting dalam konsultasi tersebut adalah mengenai aturan dan mekanisme pengawasan DPRK terhadap jalannya pemerintahan daerah. Hal ini dinilai penting agar fungsi pengawasan yang dijalankan lembaga legislatif dapat berlangsung secara efektif, terarah, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, Komisi I juga melakukan konsultasi mengenai tata cara pembentukan, evaluasi, serta pelaksanaan peraturan daerah. Pemahaman terhadap mekanisme tersebut diperlukan agar setiap produk hukum daerah memiliki landasan yang kuat dan dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Komisi I DPRK Aceh Timur memandang bahwa fungsi legislasi dan pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, diperlukan pemahaman regulasi yang komprehensif agar setiap kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah daerah dapat berjalan sesuai aturan.
Melalui konsultasi ke Kemendagri, Komisi I berharap memperoleh berbagai masukan dan penjelasan teknis yang dapat menjadi referensi dalam menjalankan tugas kelembagaan, khususnya dalam mengawal kebijakan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat Aceh Timur.
