Perkuat Kualitas Regulasi Daerah, Komisi I DPRK Aceh Timur Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri
JAKARTA– Komisi I DPRK Aceh Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan melalui kegiatan silaturahmi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).
Kunjungan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyusunan, pembentukan, penerapan, dan evaluasi regulasi daerah.
Dalam konsultasi tersebut, Komisi I DPRK Aceh Timur membahas sejumlah aspek penting, terutama terkait mekanisme penyusunan peraturan daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan juga mencakup penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRK sebagai bagian dari tanggung jawab lembaga legislatif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif.
Komisi I menilai bahwa kualitas regulasi daerah memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, setiap proses pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara cermat, terukur, dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Tidak hanya itu, penguatan pemahaman mengenai mekanisme pengawasan juga menjadi perhatian agar DPRK dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Melalui kegiatan ini, Komisi I DPRK Aceh Timur berharap berbagai masukan dari Kemendagri dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi dalam meningkatkan kualitas kerja kelembagaan ke depan.
Dengan demikian, DPRK Aceh Timur diharapkan semakin optimal dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya demi mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
