Wakil Ketua Komisi I Tgk Iskandar Midsen ,Tekankan APBK 2027 Harus Berpihak kepada Rakyat

ACEH TIMUR – Wakil Ketua Komisi I DPRK Aceh Timur, Tgk. Iskandar Midsen, menghadiri Rapat Paripurna III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur dengan agenda pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2027, Jumat (20/11/2026).
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan antara pihak legislatif dan eksekutif sebelum rancangan anggaran daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam dokumen pendapat akhir Fraksi Berkarya Darul Sejahtera DPRK Aceh Timur yang disampaikan pada rapat tersebut, fraksi menyatakan persetujuan terhadap Rancangan APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan rancangan anggaran yang dibahas, pendapatan daerah Aceh Timur Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1.948.591.894.971. Sementara belanja daerah juga direncanakan sebesar Rp1.948.591.894.971, dengan pembiayaan daerah sebesar Rp0.
Tgk. Iskandar Midsen menilai pembahasan RAPBK merupakan momentum penting untuk memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Aceh Timur.
“Yang paling penting dari sebuah anggaran bukan hanya seberapa besar angka yang direncanakan atau seberapa tinggi tingkat penyerapannya, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kita berharap APBK 2027 benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan rakyat dan mendukung program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi proses pembahasan yang telah dilakukan bersama antara legislatif dan eksekutif. Sinergi kedua lembaga, menurutnya, sangat diperlukan agar kebijakan anggaran yang dilahirkan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan hasil maksimal bagi daerah.
Iskandar berharap seluruh program yang nantinya disepakati dapat dikawal dengan baik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dengan demikian, penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa DPRK memiliki tanggung jawab untuk terus menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan kebijakan pemerintah daerah tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat serta kemajuan Kabupaten Aceh Timur.(***)




