Abdul Muthalib Soroti APBK Aceh Timur 2027 Harus Tepat Sasaran

ACEH TIMUR – Wakil Ketua Komisi III DPRK Aceh Timur, Abdul Muthalib, S.T., memberikan perhatian terhadap arah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2027 yang telah mendapat persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna III DPRK Aceh Timur, Jumat (20/11/2026).
Dengan nilai anggaran mencapai Rp1.948.591.894.971 atau sekitar Rp1,94 triliun, Abdul Muthalib berharap anggaran daerah tersebut benar-benar diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Menurut Politisi Partai Demokrat itu, besarnya nilai APBK harus diikuti dengan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program. Pemerintah daerah perlu memastikan setiap alokasi anggaran memiliki sasaran yang jelas, sehingga tidak hanya tercatat sebagai program dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menghasilkan pembangunan yang dapat dinikmati masyarakat.
Ia menilai pembangunan dan perbaikan infrastruktur masih menjadi kebutuhan penting di Aceh Timur. Sejumlah persoalan seperti jalan rusak, jembatan, saluran irigasi, serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi masyarakat perlu mendapatkan perhatian serius dalam penyusunan prioritas pembangunan.
“Jangan sampai kita memiliki anggaran yang besar, tetapi persoalan mendasar masyarakat masih terus berulang. Infrastruktur yang rusak harus menjadi perhatian, apalagi masih ada wilayah yang membutuhkan pemulihan akibat banjir. Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah benar-benar memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat,” demikian pandangan yang dapat disampaikan Abdul Muthalib.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses perencanaan, pengadaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Abdul Muthalib berharap pemerintah tidak hanya mengejar target realisasi anggaran, tetapi juga memastikan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, tepat waktu dan memiliki kualitas yang baik. Hal tersebut penting agar infrastruktur yang dibangun dapat bertahan lama dan tidak menjadi persoalan baru bagi masyarakat.
Selain itu, pemerataan pembangunan antarkecamatan juga perlu diperhatikan. Jangan sampai pembangunan hanya terkonsentrasi pada kawasan tertentu, sementara wilayah lain yang memiliki kebutuhan mendesak justru belum mendapatkan penanganan yang memadai.
Ia menegaskan, DPRK melalui fungsi pengawasan akan terus mengawal pelaksanaan APBK agar program yang telah disepakati dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Aceh Timur.
Menurutnya, persetujuan APBK bukanlah akhir dari proses, melainkan awal dari tanggung jawab bersama .
“Ini tanggung jawab kita untuk memastikan anggaran daerah dikelola secara efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Putra Kelahiran Simpang Ulim itu.(***)




