Akuntabilitas Geusyik gampong merupakan isu penting dalam konteks pemerintahan gampong di Indonesia. Sebagai pemimpin lokal, Geusyik gampong memiliki tanggung jawab besar terhadap pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik di gampong. Namun, tantangan muncul ketika mencoba menghadirkan akuntabilitas yang efektif, yang merupakan keseimbangan antara amanat rakyat dan regulasi pemerintah.
Amanat rakyat adalah aspek fundamental dalam akuntabilitas Geusyik gampong. Geusyik gampong dipilih oleh penduduk gampong dan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka. Untuk menjaga akuntabilitas terhadap amanat rakyat, Geusyik gampong perlu memastikan partisipasi publik yang luas dalam pengambilan keputusan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan gampong. Mekanisme seperti musyawarah gampong dan penyampaian laporan keuangan secara terbuka akan membantu membangun kepercayaan dan memastikan Geusyik gampong bertanggung jawab kepada rakyat.
Namun, akuntabilitas Geusyik gampong juga harus mencakup aspek regulasi pemerintah. Pemerintah telah menetapkan aturan dan pedoman yang mengatur pengelolaan keuangan gampong dan pelaksanaan program pembangunan.
Geusyik gampong harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi ini agar dana gampong digunakan secara efisien dan efektif. Selain itu, Geusyik gampong juga harus membina hubungan yang baik dengan pemerintah tingkat atas dan lembaga pengawas, sehingga dapat memperoleh dukungan dan bimbingan dalam menjalankan tugasnya.
Dalam menghadapi dilema antara amanat rakyat dan regulasi pemerintah, Geusyik gampong perlu mengambil pendekatan yang seimbang dan proporsional. Pemenuhan amanat rakyat harus menjadi prioritas utama, tetapi tidak boleh mengabaikan aturan dan regulasi yang ada. Geusyik gampong perlu memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan regulasi pemerintah dengan bijaksana, sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat gampong.
Untuk meningkatkan akuntabilitas Geusyik gampong, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat gampong, dan lembaga pengawas. Pemerintah harus memperkuat regulasi yang ada dan memberikan pelatihan serta pendampingan kepada Geusyik gampong. Masyarakat gampong harus aktif terlibat dalam pengawasan dan pemantauan kinerja Geusyik gampong melaui lembaga Tuha Peut sebagai perwakilan mereka. Lembaga pengawas perlu melakukan pengawasan yang ketat dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.
Dapat disimpulkan, akuntabilitas Geusyik gampong merupakan keseimbangan antara amanat rakyat dan regulasi pemerintah. Keberhasilan dalam mencapai akuntabilitas tersebut membutuhkan partisipasi publik yang aktif, kepatuhan terhadap regulasi, dan kerjasama antar lembaga. Dengan meningkatkan akuntabilitas Geusyik gampong, diharapkan pelayanan publik dan pembangunan di gampong dapat berjalan lebih baik, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Oleh: Salimin, S.Ei
Geusyik Gampong Buloh LT Kecamatan Lhoksukon Kab. Aceh Utara juga Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu Manajemen SDM Universitas Malikussaleh. ( Sahabat Acehframe.com)
