Komisi I DPRK Aceh Timur Ikuti Tahapan Penyerahan Rancangan Qanun Prioritas Tahun 2026
ACEH TIMUR – Komisi I DPRK Aceh Timur menempatkan proses legislasi daerah sebagai bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan sesuai ketentuan hukum. Hal tersebut sejalan dengan pelaksanaan Paripurna I Penyerahan Rancangan Qanun Prioritas Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2026.
Penyerahan rancangan qanun prioritas menjadi tahapan awal dalam rangkaian proses pembentukan regulasi daerah. Tahapan ini diperlukan agar rancangan yang diajukan dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pembahasan sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing pihak.
Sebagai komisi yang berkaitan dengan bidang pemerintahan dan hukum sesuai ruang lingkup tugasnya, Komisi I DPRK Aceh Timur memiliki perhatian terhadap pentingnya penyusunan regulasi yang jelas, tertib, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam proses legislasi, koordinasi antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menjadi salah satu unsur penting untuk memastikan rancangan qanun disiapkan secara matang. Materi yang diajukan perlu ditelaah agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan daerah.
Komisi I DPRK Aceh Timur berharap proses penyerahan Rancangan Qanun Prioritas Tahun Anggaran 2026 dapat menjadi awal pembahasan yang produktif dan terarah. Setiap tahapan diharapkan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dengan tetap mengedepankan kualitas regulasi.
Dengan proses legislasi yang tertib dan terkoordinasi, pembentukan qanun prioritas diharapkan mampu memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Aceh Timur.
